Kemenlu Perlu Protes ke Vietnam atas Penabrakan KRI di Natuna

Kemenlu Perlu Protes ke Vietnam atas Penabrakan KRI di Natuna

V9NEWS – Minggu (28/4) kemarin, jagad maya dihebohkan bersama aksi kapal pengawas perikanan Vietnam yang menabrak kapal TNI Angkatan Laut, KRI Tjiptadi. Panglima Komando Armada 1 (Pangkoarmada 1) Laksamana Muda TNI Yudo Margono mengatakan, insiden itu terjadi usai kapal TNI AL coba mengamankan Kapal Ikan Asing Vietnam yang melakukan illegal fishing di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, turut menyoroti tempat penegakan hukum TNI Al di ZEE Indonesia. Menurutnya, ZEE bukan merupakan kawasan milik suatu negara berdaulat. SITUS POKER PULSA

“ZEE bukanlah laut teritorial di mana berada di bawah kedaulatan negara (state sovereign). ZEE merupakan laut lepas di mana negara pantai mempunyai hak berdaulat (sovereign right) atas sumber kekuatan alam yang tersedia di dalam kolom laut. Hingga pas ini, ke dua negara belum punya perjanjian batas ZEE,” ucap Hikmahanto dalam keterangan tertulis yang di terima pada Senin (29/4).

Akibatnya, ke dua kapal merasa benar dalam jalankan aksinya di wilayah tumpang-tindih ini. KRI Tjiptadi 381 berpikiran dirinya berwenang jalankan penangkapan terhadap kapal nelayan Vietnam.

Namun, di segi lain, otoritas Vietnam bersama kapal pengawas perikanannya merasa KRI Tjiptadi tidak berwenang jalankan penangkapan. Dari klaim tumpang tindih itulah ke dua otoritas perlihatkan diri berwenang. POKER PULSA

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia

“Beruntung awak KRI Tjiptadi tidak terprovokasi untuk memuntahkan peluru. Dalam hukum internasional lepas berasal dari siapa yang benar atau yang salah, pihak yang memuntahkan peluru terutama dahulu dapat dianggap jalankan tindakan agresi,” kata Hikmahanto.

Persoalan batas ZEE berikut dinilai harus miliki penyelesaian. Karena hingga sementara ini, ke dua negara tetap miliki klaim tumpang-tindih soal laut ZEE, maka yang harus diperbincangkan adalah bagaimana ke dua negara sebabkan aturan sementara berhadapan (rule of engagement) sementara bersua di laut itu.

Sayangnya, aturan berikut belum ada di pada negara ASEAN yang memiliki klaim di dalam tumpang-tindih. Hikmahanto menuturkan, yang mampu dilakukan selagi ini adalah pemerintah Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri melayangkan protes dan berjumpa dengan Duta Besar Vietnam. Bukan terkait wilayah tumpang-tindih, tapi atas cara-cara kapal pengawas perikanan Vietnam, yang memilih jalankan aksi menabrak kapal TNI AL.

“Protes dilakukan atas cara kapal pengawas perikanan Vietnam yang hendak menghentikan KRI Tjiptadi dengan cara penabrakan. Penyelesaian atas insiden ini mesti dilakukan lewat saluran diplomatik antar ke-2 negara dan tidak mesti dibawa ke Lembaga Peradilan Internasional,” ujar Hikmahanto.

Sebab, seandainya masalah ini dibawa ke Lembaga Pengadilan Internasional, pemerintah akan menggelontorkan biaya yang lebih besar. Bahkan, lebih besar daripada biaya yang diderita KRI Tjiptadi dan awaknya. Selain itu, ke-2 negara termasuk mesti setuju untuk membawa kasus ini ke Lembaga Pengadilan Internasional. DEPOSIT GOPAY

“Terakhir antarnegara ASEAN udah semestinya penyelesaian sengketa, tekankan cara-cara musyawarah untuk mufakat,” tutupnya.

Artikel ini dipersembahkan oleh | V9NEWS JUDI ONLINE AGEN JUDI ONLINE TERPERCAYA SITUS JUDI ONLINE TERPERCAYA JUDI POKER ONLINE JUDI CEME ONLINEJUDI CAPSA ONLINE JUDI DOMINO ONLINE – AGEN POKER ONLINE – AGEN CEME ONLINE – AGEN CAPSA ONLINE AGEN DOMINO ONLINE CAPSA SUSUN JUDI CAPSA SUSUN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *